30
Jan
09

SEGERA BENTUK MAHKAMAH FATWA

hamka

SEGERA BENTUK MAHKAMAH FATWA INDONESIA

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan pusat organisasi Islam yang ada Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa tentang sutu masalah yang mengancam Persatuan Ummat Islam, Menyimpangnya Aqidah Islam, bahkan Keputusan Pemerintah yang dianggap menyimpang dari Aqidah dan Hukum Islam. Hal ini di laksanakan secara tegas saat MUI di bawah kepeimpinan H. ABDUL MALIK KARIM AMARULLAH ( HAMKA)

Kepengurusan MUI terdiri dari utusan berbagai Organisasi Islam yang ada di Indonesia. Hal ini untuk menimbulkan keserasian dan rasa kebersamaan diantara Pengurus MUI. Lembaga ini memiliki jaringan yang cukup luas, sejak dari Pusat, Propinsi, sampai Kabupaten. Hal ini bertujuan memperluas pemantauan atas kondisi masyarakat khususnya Ummat Islam di daerah-daerah.

Secara teori dasar di sebutkan bahwa Warna Kebijakan dan Tujuan Suatu Organisasi banyak dipengaruhi oleh Siapa yang duduk dalam Kepengurusan Organisasi tersebut. Itulah sebabnya setiap pergantian kepengurusan suatu organisasi sangat berpengaruh pada maju dan mundurnya organisasi tersebut.

Hal ini ini juga menimpa MUI sebagai Organisasi terbesar Ummat Islam Di Indonesia. Kenyataan yang ada pada beberapa waktu terakhir ini sering kali MUI mengeluarkan Fatwa yang menimbulkan keresahan Ummat Islam di Indonesia. Dan yang lebih meresahkan adalah adanya gejala EKSPANSI WEWENANG yang dilakukan oleh MUI. MUI terlalu sering membuat FATWA yang seharusnya menjadi areal hukum lembaga lain.

Dalam uraian berikut akan saya tampilkan 3 contoh Fatwa MUI yang melanggar Areal Kerja Lembaga lain serta kelemahan argumen dasar ke 3 Fatwa yang di keluarkan MUI :

1. Fatwa Mengharamkan GOLPUT

2. Fatwa Mengharamkan Menikahi Teman Sekantor

3. Fatwa Mengharamkan Merokok.

Sebelum memulai pengupasan ke 3 Fatwa MUI diatas, maka akan penulis sampaikan landasan dasar analisa yang di gunakan penulis.

1. Huhum Islam bersifat Universal, tidak mengenal batasan tempat dan waktu.

2. Unsur Manfaat dan Mudharat menjadi pertimbangan utama.

3. Hukum yang menyangkut HARAM, HALAL, MUBAH, MAKRUH adalah bersifat Statis , hanya kondisi yang sangat darurat yang dapat membuat Elastis hukum-hukum tersebut.

Fatwa Mengharamkan Golput : Menentukan pilihan merupakan Hak Asasi Dasar Manusia. Akal dan fikiran yang dimiliki manusia merupakan bekal ALLAH SWT, agar manusia dapat menentukan sebuah pilihan. Termasuk didalamnya untuk MEMILIH atau TIDAK MEMILIH Anggota DPR dan juga PRESIDEN apabila dalam pandangan kita CALEG maupun CAPRES yang ada tidak sesuai dengan KRITERIA yang kita tetapkan. Fatwa MUI mengharamkan GOLPUT mengarah pada 2 hal :

Menggiring Ummat Islam bersikap MUNAFIK. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Munafik merupakan salah satu bagian Dosa Besar. Apakah MUI tidak Faham Status orang Munafik di hadapan ALLAH SWT. Atau MUI sendiri telah menjadi Lembaga yang Munafik dikarenakan mengeluarkan Fatwa yang pada dasarnya dikeluarkan secara TERPAKSA.

Ada pesanan POLITIK. Fatwa Golput di keluarkan untuk menghindari PEMILIHAN ULANG yang tentu saja hal ini akan menguras biaya tambahan pihak tertentu khususnya Para CAPRES, CAWAPRES, dan PARPOL peserta PEMILU. Apabila hanya itu tujuannya, mengapa harus meng OBRAL kata HARAM. Seharusnya MUI bergandeng tangan dengan KPU untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat khususnya Ummat Muslim dalam PEMILU.

Fatwa Mengharamkan Menikahi teman Sekantor : Aturan tentang masalah ini merupakan Wewenang Manajemen dan Sarekat Pekarja yang ada di masing masing Perusahaan. Bukan Wewenang MUI. Kalau memang membuat Fatwa merupakan Target Kwantitas Kepengurusan MUI, maka buatlah fatwa: HARAM BAGI PENGUSAHA YANG MENGABAIKAN HAK PARA BURUHNYA. Mungkin akan jauh lebih bermanfaat bagi para buruh yang sebagian besar adalah UMMAT MUSLIM. Tentu saja apabila MUI berani berhadapan dengan PENGUSAHA yang berkantong TEBAL. Atau yang lebih hebat lagi beranikah MUI member Fatwa bagi Para penegak Hukum yang berbunyi demikian : WAJIB HUKUMNYA MEMOTONG TANGAN UMMAT MUSLIM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Saya yakin tidak akan berani. Karena hal ini tidak menimbulkan keuntungan bagi Pengurus MUI.

Fatwa Mengharamkan Merokok : Larangan ini akan membuat banyak Pabrik Rokok menutup usahanya. Hal ini akan berdampak pada melejitnya ANGKA PENGANGURAN dan mendorong tingginya PROSTITUSI di Indonsia. Hal ini akan menguntungkan pihak yang bersaing dalam CAPRES 2009 mendatang. Karena isu KEMISKINAN & PENGANGURAN merupakan SENJATA SAKTI para CAPRES untuk menghantam PEMERINTAHAN SBY. Pertanyaan saya : Berapa MUI di bayar oleh para CAPRES untuk sebuah FATWA.

Kalau demikian praktisnya pertimbangan sebuah Fatwa maka Penulis yang bodoh ini juga ingin menerbitkan Fatwa yang berbunyi : HARAM BAGI PENGURUS MUI MEMBUAT FATWA BERDASARKAN PESANAN PIHAK TERTENTU.

Dengan berdasar pada permasalahan diatas sudah saatnya di Indonesia dibentuk LEMBAGA KONTROL untuk setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Hal ini sangat penting guna menghindari SUBYEKTIFITAS FATWA yang dikeluarkan MUI, serta mencegah MUI menjadi SAYAP pihak tertentu, baik dari PARPOL atau PEMERINTAH.

MAHKAMAH FATWA merupakan alternative terbaik. Dimana Sistem Kerja dari MAHKAMAH FATWA dapat meniru aturan dan system yang digunakan dalam MAHKAMAH KONSTITUSI. Apabila Lembaga ini sudah terbentuk maka Masyarakat atau siapapun yang merasa di rugikan oleh Fatwa yang di keluarkan oleh MUI dapat mengajukan UJI MATERI FATWA kepada MAHKAMAH FATWA.

Semoga hal ini dapat menjadi solusi bagi ketenangan Ummat Islam di Indonesia. Karena Isu Keagamaan merupakan bahan bakar terbaik untuk menimbulkan keresahan dan kekacauan di Negeri ini.

Salam : Ki Semar

Iklan

2 Responses to “SEGERA BENTUK MAHKAMAH FATWA”


  1. 1 Sutrisno Handoko
    Desember 8, 2010 pukul 9:00 am

    Andai saya memahami ilmu ushl fiqh tentu saya tidak akan sembrono berkomentar tentang fatwa, siapa yang mengeluarkan fatwa, dan isi fatwa itu sendiri. Karena fatwa dalam pemahaman fiqh jauh dibawah tingkatanya dibading dengan produk ijtihad. Sedangkan ijtihad saja setiap orang bebas untuk meyakini kebenarannya ataupun tidak. Apalagi sebatas fatwa ?
    Memang benar, lembaga yang memberikan fatwa seharusnya tidak semolondoro mengeluarkan fatwa untuk meningkatkan kewibawaan lembaga tersebut. Memang saat ini banyak yang berwenang rasanya suka memakai aji aji mumpung. Mumpung menjabat, mumpung ada kekuasaan, dll


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Aku menulis hanya sebatas nalar yang aku punya. Maka tak heran bila terkadang terkesan ugal-ugalan dan berbeda pendapat dengan anda. Salam: Ki Semar

Januari 2009
S S R K J S M
    Feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

%d blogger menyukai ini: