TRAGEDI SUMUT: Hancurnya Citra DPR dan Jaringan Intelijen Indonesia

Aksi anarkis yang terjadi di gedung DPRD Sumut tidak bisa dipandang sebagai tragedi regional. Tetapi lebih tepat disebut tragedi nasional. DPRD Sumut merupakan miniatur dari seluruh DPRD di Indonesia. Citra dan prilaku jajaran anggota dewan yang ada di Sumut tidak akan jauh berbeda dengan jajaran anggota dewan yang lain di Indonesia. Sehingga apa yang terjadi di Sumut bukan hal yang mustahil akan melanda dan terjadi di gedung anggota dewan manapun di seluruh Indonesia.

Menangkap dalang dibalik peristiwa anarkis di gedung DPRD Sumut merupakan langkah hukum yang tepat. Tetapi memahami pondasi dasar atau akar masalah yang sebenarnya merupakan langkah yang harus segera di laksanakan.

Masalah pemekaran wilayah yang menjadi isyu penyebab terjadinya aksi anarkis di gedung DPRD Sumut merupakan faktor eksplisit. Namun demikian faktor implisit justru memegang porsi besar sebagai penyebab terjadinya aksi anarkis di gedung DPRD Sumut, bahkan di gedung DPRD manapun di seluruh Indonesia. Dengan gambaran yang lebih singkat dapat dikatakan bahwa: “faktor eksplisit hanya sebuah detonator sedangkan faktor implisit merupakan bom waktu yang mengerikan.” Pertanyaannya adalah: Apa saja yang termasuk dalam faktor implisit tersebut.

Ada 2 faktor implisit yang mendorong terjadinya aksi anarkis di gedung DPRD:

1. Prilaku dan citra anggota dewan.
2. Lemahnya jaringan Intelijen di Indonesia.

Disadari atau tidak, citra anggota dewan semakin hari semakin terpuruk. Hal ini merupakan dampak sistim kinerja dewan yang lebih terfokus pada masalah politik dan kesejahteraan anggota dewan. Disaat bangsa ini sedang prihatin dengan adanya resesi ekonomi dan bencana alam yang berkesinambungan, dengan tanpa malu anggota dewan mengajukan kenaikan tunjangan yang sangat fantastis serta tambahan fasilitas mewah lainnya. Hal ini membuat sakit hati sebagian besar rakyat Indonesia. Belum lagi tindakan korupsi yang dilakukan anggota dewan semakin memperdalam rasa sakit bangsa Indonesia. Sakit hati ini kemudian menggumpal menjadi dendam yang membara di hati bangsa Indonesia. Apabila telah demikian parah kondisinya, siapakah yang salah bila terjadi aksi anarkis seperti yang terjadi di Sumut atau bahkan di daerah lainnya. Analisa penulis memprediksikan bahwa: “Peristiwa anarkis di Sumut bukan sebuah puncak peristiwa anarkis terhadap anggota dewan tetapi merupakan awal dari peristiwa anarkis di beberapa gedung anggota dewan lainnya.” Secara pribadi Penulis mengecam aksi anarkis yang terjadi di Sumut, tetapi sifat arogansi anggota dewan jauh lebih layak mendapat kecaman dari kita semua.

Isyu pemekaran wilayah yang menjadi detonator aksi anarkis di gedung DPRD Sumut bukan sebuah proses yang pendek. Sudah lama Isyu ini berkembang dan menjadi topik pembicaraan yang hangat. Demikian juga rencana aksi anarkis yang melibatkan ribuan orang tidak mungkin dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Yang menjadi pertanyaan penulis adalah: Bagaimana kondisi ini bisa lepas dari pantauan jaringan Intelijen yang ada di Indonesia. Tugas pokok badan Intelijen baik dari BIN ataupun Kepolisian adalah: Membaca situasi yang sedang berkembang di masyarakat, untuk selanjutnya diadakan analisa serta menentukan prediksi kemana akhirnya masalah tersebut akan berkembang, dan sejauh mana tingkat kegentingan masalah tersebut. Bila hal ini telah dilakukan maka akan disusun langkah pencegahannya. Apakah ini merupakan indikasi lemahnya sensor badan Intelijen di Indonesia?

Mengacu pada pengalaman pahit yang terjadi di gedung DPRD Sumut perlu kiranya para anggota dewan untuk introspeksi, dan melakukan revolusi dalam prilaku serta kinerjanya guna mengembalikan citra dan kewibawaan DPR selaku lembaga tinggi di negeri ini. Hal serupa juga perlu dilakukan oleh jaringan Intelijen di Indonesia untuk lebih meningkatkan sensor terhadap perkembangan yang ada, bukan hanya di Sumut tetapi diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salam: Ki Semar